Kejaksaan Agung (Kejagung) sedang menyelidiki dugaan korupsi dalam Program Digitalisasi Pendidikan, khususnya pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) periode 2019-2022. Penyidik menemukan indikasi pemufakatan jahat, di mana tim teknis diarahkan untuk membuat kajian pengadaan laptop dengan alasan peningkatan teknologi pendidikan. Kajian ini kemudian dimanfaatkan untuk menciptakan skenario seolah-olah Chromebook sangat dibutuhkan.
Kasus ini menyoroti penggunaan Chromebook dalam proyek pemerintah. Lalu, apa sebenarnya Chromebook itu?
Chromebook adalah laptop buatan Google yang menjalankan sistem operasi ChromeOS. Sistem ini dirancang untuk memanfaatkan aplikasi web dan penyimpanan cloud. Google sendiri menyebut Chromebook sebagai laptop serbaguna, cocok untuk berbagai aktivitas, mulai dari produktivitas hingga hiburan. Hal ini disampaikan dalam laman resmi Google.
Namun, berbeda dengan laptop konvensional, Chromebook sangat bergantung pada internet dan layanan cloud. Ia mengutamakan aplikasi web dan penyimpanan online, bukan perangkat lunak dan file lokal. Spesifikasi perangkat kerasnya umumnya lebih rendah, membuatnya lebih terjangkau dan ringan.
Salah satu kelebihan Chromebook adalah kecepatan booting dan shutdown yang cepat, berkat sistem operasi ChromeOS yang ringan. Pembaruan otomatis dari Google juga memastikan keamanan dan fitur terbaru selalu terpasang. Selain itu, harganya yang terjangkau dan daya tahan baterai yang lama menjadi daya tarik tersendiri.
Keamanan menjadi fitur unggulan Chromebook. Chrome OS menggunakan berbagai lapisan keamanan, termasuk sandboxing, verifikasi boot, dan pembaruan otomatis, untuk melindungi dari malware. Data pengguna juga dienkripsi dan disimpan aman di cloud, mengurangi risiko kehilangan data.
Respons Nadiem Makarim
Mantan Mendikbudristek, Nadiem Makarim, memberikan tanggapan terkait dugaan korupsi tersebut. Ia menjelaskan pengadaan TIK, termasuk laptop, merupakan upaya mitigasi dampak pandemi Covid-19 terhadap pendidikan. “Kemendikbudristek harus melakukan mitigasi dengan secepat dan seefektif mungkin agar bahaya learning loss atau hilangnya pembelajaran bisa kita tekan,” ujar Nadiem dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (10/6).
Nadiem menyatakan Kemendikbudristek telah mengadakan 1,1 juta unit laptop, modem 3G, dan proyektor untuk lebih dari 77 ribu sekolah dalam empat tahun. Perangkat tersebut, selain untuk pembelajaran jarak jauh, juga digunakan untuk peningkatan kompetensi guru dan pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK).
Ia menekankan bahwa setiap kebijakan yang diambil selama masa jabatannya didasarkan pada azas transparansi, keadilan, dan itikad baik.
Kasus ini menimbulkan pertanyaan penting tentang proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya dalam proyek berskala besar yang melibatkan teknologi. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk mencegah terjadinya korupsi dan memastikan penggunaan anggaran negara secara efektif dan efisien. Investigasi yang menyeluruh diperlukan untuk mengungkap semua fakta dan memberikan keadilan bagi semua pihak.
Selain itu, perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap program digitalisasi pendidikan untuk memastikan bahwa program tersebut berjalan efektif dan efisien, serta sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Hal ini penting agar teknologi yang diadopsi benar-benar dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan tidak menjadi lahan subur bagi praktik korupsi.
Ke depannya, perlu ada mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan transparan dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang menangani pengadaan juga sangat penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan memastikan penggunaan anggaran negara yang bertanggung jawab.
(dmi/dmi)
