Mark Zuckerberg, CEO Meta, baru-baru ini menjalin kerjasama dengan Scale AI dalam upaya memperkuat posisinya di persaingan teknologi kecerdasan buatan (AI). Namun, langkah ini menimbulkan pertanyaan mengingat Scale AI tengah berada di bawah sorotan akibat investigasi terkait kesejahteraan pekerjanya.
Scale AI, perusahaan penyedia layanan pelabelan data dan AI dengan valuasi hampir US$14 miliar, menyediakan platform bagi para peneliti AI untuk bertukar informasi. Perusahaan ini memiliki kontributor di lebih dari 9.000 kota di seluruh dunia. Kendati demikian, Scale AI menghadapi kontroversi signifikan dalam beberapa hal.
Investigasi Departemen Tenaga Kerja AS
Sejak Agustus 2024, Departemen Tenaga Kerja AS (DOL) telah menyelidiki Scale AI terkait kepatuhannya terhadap Undang-Undang Standar Tenaga Kerja yang Adil. Investigasi ini menyelidiki dugaan upah yang tidak dibayar, kesalahan klasifikasi karyawan sebagai kontraktor, dan tindakan pembalasan terhadap pekerja. Undang-undang federal ini mengatur praktik upah yang adil dan kondisi kerja yang layak.
Meskipun investigasi tersebut sempat dihentikan pada Mei 2025 oleh DOL, masalah ini tetap menjadi sorotan. Investigasi ini dimulai pada masa pemerintahan Presiden Joe Biden dan menunjukan komitmen pemerintah dalam pengawasan perusahaan teknologi terhadap praktik ketenagakerjaan.
Tuduhan Perlakuan Tidak Adil Terhadap Pekerja
Pada tahun 2023, beredar isu mengenai perlakuan tidak adil terhadap pekerja Scale AI, khususnya pekerja di luar negeri. Laporan dari Washington Post mengungkap Scale AI membayar pekerja dengan upah yang sangat rendah, menunda atau menahan pembayaran, dan menyediakan akses terbatas bagi pekerja untuk mencari bantuan.
Wawancara dengan 36 pekerja lepas saat ini dan mantan pekerja lepas menunjukkan bahwa hampir semua dari mereka mengalami penundaan, pengurangan, atau pembatalan pembayaran setelah menyelesaikan tugas. Banyak dari mereka yang mendapatkan penghasilan jauh di bawah upah minimum di negara tempat mereka bekerja. Di Filipina misalnya, upah minimum berkisar antara US$6 hingga US$10 per hari.
Kelompok-kelompok hak asasi manusia dan peneliti ketenagakerjaan mengkritik Scale AI sebagai salah satu dari sekian banyak perusahaan AI di Amerika yang mengabaikan standar ketenagakerjaan dasar bagi para pekerjanya di luar negeri. Hal ini menimbulkan keprihatinan tentang eksploitasi tenaga kerja dalam industri teknologi yang sedang berkembang pesat.
Masalah Kesehatan Mental Pekerja
Selain masalah upah, Scale AI juga menghadapi gugatan terkait kesehatan mental para kontraktornya. Pada Januari 2025, Scale AI dan platform tenaga kerja Outlier digugat karena diduga gagal melindungi kesehatan mental para kontraktor yang bertugas melindungi orang-orang dari interaksi berbahaya dengan model AI.
Gugatan tersebut menuduh kedua perusahaan menyesatkan pekerja dan lalai melindungi mereka dari paparan konten kekerasan dan berbahaya dalam pekerjaan mereka. Pekerjaan para kontraktor ini melibatkan tugas-tugas seperti mengasosiasikan kata-kata dengan gambar dan mengidentifikasi permintaan input yang berbahaya. Ini menunjukan dampak psikologis yang signifikan dari pekerjaan pelabelan data dalam konteks AI.
Gugatan lainnya juga diajukan terhadap Scale AI, Outlier, dan HireArt pada Oktober 2024 terkait dugaan PHK massal 500 orang pada Agustus 2024, yang diduga melanggar hukum ketenagakerjaan California. Serangkaian gugatan ini menunjukkan betapa rentannya pekerja dalam industri AI dan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik ketenagakerjaan perusahaan-perusahaan teknologi besar.
Kerjasama Zuckerberg dengan Scale AI, meskipun menjanjikan kemajuan teknologi, menonjolkan dilema etika yang dihadapi industri AI. Kemajuan teknologi AI tidak boleh mengorbankan kesejahteraan pekerja yang menjadi tulang punggung perkembangannya. Perlu adanya pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum yang tegas untuk memastikan praktik ketenagakerjaan yang adil dan berkelanjutan dalam industri ini.
