Mantan Mendikbudristek, Nadiem Makarim, baru-baru ini memberikan klarifikasi terkait dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di masa kepemimpinannya. Pengadaan tersebut diduga melanggar Perpres Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknik Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021.
Sejumlah kebijakan Nadiem selama menjabat memang menuai pro dan kontra. Artikel ini akan membahas beberapa kebijakan kontroversial tersebut dan klarifikasi yang diberikan.
GovTech Edu dan Klarifikasi Nadiem (2022)
Pada 2022, Nadiem dituduh memiliki “organisasi bayangan”. Hal ini bermula dari unggahan video di Instagram pribadinya yang menyebutkan adanya 400 orang – manajer produk, insinyur perangkat lunak, dan ilmuwan data – yang bekerja sebagai tim untuk kementerian.
Di United Nations Transforming Education Summit di New York, Nadiem menjelaskan tim tersebut bernama GovTech Edu, berada di bawah PT Telkom Indonesia.
Namun, Nadiem kemudian mengklarifikasi bahwa GovTech Edu adalah vendor yang dikontrak Kemendikbudristek. Anggaran untuk membayar 400 orang tersebut berasal dari APBN Kemendikbudristek. Organisasi ini dibentuk pada 2020 selama pandemi COVID-19.
Kenaikan UKT yang Dibatalkan
Mei 2024, polemik kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) terjadi. Kenaikan ini mengikuti Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT).
Aturan tersebut menjadi dasar peningkatan APBN untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan PTN Badan Hukum (PTN-BH). Namun, setelah berbagai penolakan, Presiden Jokowi memanggil Nadiem.
Hasilnya, Nadiem mengumumkan pembatalan kenaikan UKT tahun ajaran 2024/2025 dan akan melakukan evaluasi ulang terhadap ajuan UKT dari seluruh PTN.
Pramuka Tak Lagi Wajib
Di era Nadiem, Pramuka tidak lagi menjadi ekstrakurikuler wajib. Permendikbudristek No 12 tahun 2024 tentang Kurikulum menggantikan Permendikbud No 63 Tahun 2014 yang mewajibkan Pramuka.
Meskipun tidak wajib, Kurikulum Merdeka tetap mencakup Pramuka sebagai pilihan ekstrakurikuler. Keputusan ini menuai kritik dari Kwartir Nasional (Kwarnas) Pramuka.
Kwarnas meminta peninjauan kembali kebijakan tersebut, mengingat sejarah dan peran strategis Pramuka dalam pembangunan karakter bangsa.
Penghapusan Ujian Nasional
Nadiem menghapus Ujian Nasional (UN) dan menggantinya dengan Asesmen Nasional pada 2021. Nadiem berpendapat UN diskriminatif karena akses bimbingan belajar tidak merata.
Penghapusan UN ini mendapat kritik dari Jusuf Kalla yang khawatir akan menurunkan semangat belajar siswa dan berdampak pada penurunan mutu pendidikan Indonesia.
JK memprediksi akan muncul generasi yang kurang tangguh jika tidak ada standar kelulusan yang tegas seperti UN.
Berbagai kebijakan Nadiem Makarim selama menjabat Mendikbudristek memang menimbulkan perdebatan. Setiap kebijakan memiliki konsekuensi dan dampak yang perlu dipertimbangkan secara matang. Klarifikasi yang diberikan Nadiem terkait berbagai isu ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada publik.
