Telkomsel memastikan implementasi registrasi kartu SIM dengan verifikasi biometrik berbasis pengenalan wajah (face recognition) tidak akan mempersulit pelanggan. Mereka berkomitmen untuk memastikan prosesnya mudah dan tidak mengharuskan pelanggan datang langsung ke GraPari.
VP Corporate Communication & Social Responsibility Telkomsel, Saki Hamsat Bramono, menjelaskan bahwa saat ini Telkomsel masih menunggu aturan resmi dari pemerintah terkait kebijakan ini. “Nanti tinggal nunggu dari aturan dari pemerintah seperti apa, kalau memang secara sistem, platform, apakah itu nanti itu bisa kita develop, apakah nanti pelanggan itu sendiri dengan menggunakan kamera, dengan handphone-nya sendiri, itu dengan apa,” ujarnya di Telkomsel Smart Office, Jakarta, Senin (26/5). “Aturan dari pemerintah, nanti Kominfo turunannya seperti apa kita ikuti,” imbuhnya.
Verifikasi biometrik diharapkan menjadi solusi untuk meningkatkan keamanan ekosistem operator seluler. Namun, saat ini masih dalam tahap uji coba oleh seluruh operator dan belum diimplementasikan secara penuh. Pemerintah juga belum mengeluarkan aturan resmi yang mengatur teknologi verifikasi ini secara detail.
Saki menjelaskan progres implementasi verifikasi biometrik, “Untuk yang biometrik, kita masih on progres. Kemarin Pak Dirut dengan Bu Menteri (Kominfo) waktu bulan lalu, puasa kemarin kita sudah trial untuk biometriknya, dan kita yang jelas akan mengikuti semua aturan dari pemerintah, dan kita akan comply, kita akan mengikuti semua prosesnya sampai nanti aturannya sudah menjadi permen dan lain sebagainya.”
Regulasi Pemerintah dan Implementasi eSIM
Pada April 2025, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menerbitkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Teknologi Modul Identitas Pelanggan Melekat (Embedded Subscriber Identity Module/eSIM) dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi. Peraturan ini turut membahas verifikasi data biometrik untuk registrasi eSIM.
Menteri Kominfo, Meutya Hafid, menguji langsung registrasi pelanggan e-SIM dengan verifikasi biometrik melalui pengenalan wajah (akurasi minimal 90%) dan/atau sidik jari (100% akurat), yang divalidasi dengan database kependudukan Ditjen Dukcapil. Beliau menekankan pentingnya teknologi eSIM dan data biometrik sebagai pondasi sistem komunikasi masa depan yang lebih aman.
Meutya juga mendorong masyarakat yang perangkatnya mendukung teknologi e-SIM untuk bermigrasi. “Per hari ini sudah kita keluarkan Permen 7 tahun 2025, jadi sudah ada payung hukum untuk melakukan ESIM. Kita tahu bahwa belum semua ponsel di Indonesia bisa melakukan itu, tapi bagi yang sudah bisa HP-nya kita dorong untuk melakukan migrasi ke eSIM,” ujar Meutya pada Jumat (11/4).
Tantangan dan Peluang Implementasi Biometrik
Implementasi verifikasi biometrik untuk registrasi SIM card menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah memastikan akurasi dan keamanan data biometrik yang dikumpulkan. Sistem harus mampu mencegah pemalsuan identitas dan melindungi privasi pelanggan.
Di sisi lain, teknologi ini juga menawarkan berbagai peluang. Selain meningkatkan keamanan, verifikasi biometrik dapat mempermudah proses registrasi dan mengurangi potensi penipuan. Hal ini akan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan terhadap operator seluler.
Ke depannya, perlu kerjasama yang erat antara pemerintah, operator seluler, dan penyedia teknologi untuk memastikan implementasi verifikasi biometrik yang sukses. Perlu juga edukasi kepada masyarakat agar memahami manfaat dan keamanan teknologi ini. Dengan demikian, teknologi biometrik dapat benar-benar memberikan dampak positif bagi ekosistem telekomunikasi di Indonesia.
Kesimpulannya, registrasi SIM card dengan verifikasi biometrik merupakan langkah maju yang menjanjikan peningkatan keamanan dan kemudahan bagi pelanggan. Namun, kesuksesannya bergantung pada kolaborasi yang efektif dan regulasi yang jelas dari pemerintah.
