Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, terseret dalam pusaran dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan. Kejaksaan Agung tengah menyelidiki dugaan penyelewengan dana sebesar Rp 9,98 triliun yang terkait pengadaan Chromebook untuk satuan pendidikan periode 2019-2022.
Penyidikan ini didasari Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus bernomor PRIN-38/F.2/Fd.2/05/2025 tertanggal 20 Mei 2025. Nadiem sendiri telah menyatakan kesiapannya untuk kooperatif dan memberikan keterangan jika diperlukan.
Kronologi Program Digitalisasi Pendidikan dan Pengadaan Chromebook
Program bantuan Chromebook bagi sekolah dimulai pada tahun 2020. Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memajukan digitalisasi pendidikan di Indonesia.
Di tingkat Sekolah Dasar (SD), misalnya, Direktorat Sekolah Dasar Kemendikbudristek menyalurkan Chromebook ke 2.330 sekolah. Setiap sekolah menerima sekitar 15 unit Chromebook, seperti yang dijelaskan dalam video YouTube Direktorat Sekolah Dasar pada 7 Juni 2021.
Perangkat tersebut bertujuan untuk menunjang pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), pembelajaran daring, dan Asesmen Nasional. Sekolah-sekolah yang belum memiliki perangkat TIK dapat berbagi penggunaan Chromebook.
Penentuan penerima bantuan didasarkan pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Kriteria meliputi kepemilikan TIK sebelumnya, representasi per kecamatan, dan jarak sekolah untuk mendukung pembelajaran daring.
Program bantuan TIK berlanjut hingga 2021 dan 2022, menggunakan dana APBN dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Penerimanya meliputi PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
Dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI pada 31 Agustus 2021, Nadiem menekankan prioritas penggunaan DAK Fisik tahun 2022, yaitu pemenuhan sarana TIK untuk digitalisasi sekolah dan pembangunan infrastruktur sekolah yang kurang memadai.
Sekolah penerima bantuan TIK tahun 2022 diwajibkan memiliki akses listrik dan internet. Selain itu, sekolah tersebut tidak boleh menerima bantuan TIK Kemendikbudristek atau DAK Fisik pada 2020 dan 2021.
Dugaan Penyimpangan dalam Pengadaan Chromebook
Kejaksaan Agung telah meningkatkan status penanganan perkara dugaan korupsi di Kemendikbudristek terkait program digitalisasi pendidikan 2019-2022 ke tahap penyidikan.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menjelaskan bahwa pada 2020, Kemendikbudristek merencanakan pengadaan bantuan TIK untuk satuan pendidikan dasar dan menengah guna mendukung Asesmen Kompetensi Minimal (AKM).
Hasil uji coba 1.000 unit Chromebook oleh Pustekkom Kemendikbudristek pada 2018-2019 menunjukkan Chromebook kurang efektif di daerah dengan akses internet terbatas.
Kajian awal merekomendasikan penggunaan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek kemudian mengganti spesifikasi menjadi Chromebook. Hal ini diduga tidak didasarkan pada kebutuhan riil.
Terdapat dugaan persekongkolan untuk mengarahkan tim teknis agar mengutamakan Chromebook dalam pengadaan, bukan berdasarkan kebutuhan AKM dan pembelajaran.
Total anggaran bantuan TIK 2020-2022 mencapai Rp 2,58 triliun dari APBN dan Rp 6,39 triliun dari DAK. Pihak Kejaksaan Agung telah melakukan penggeledahan dan menyita sejumlah barang bukti.
Proses Hukum dan Tanggapan Nadiem Makarim
Kejaksaan Agung telah melakukan penggeledahan di apartemen mantan staf khusus Mendikbudristek berinisial FH dan JT. Mereka menyita barang bukti berupa perangkat elektronik dan dokumen.
Nadiem Makarim sendiri telah menyampaikan pernyataan resmi terkait kasus ini. Ia menyatakan kesiapannya untuk sepenuhnya bekerja sama dengan aparat penegak hukum.
Nadiem menegaskan keyakinannya pada proses hukum yang adil untuk membedakan kebijakan yang dijalankan dengan itikad baik dan yang berpotensi menyimpang.
Proses hukum terkait dugaan korupsi ini masih terus berjalan. Kejaksaan Agung akan terus menyelidiki dan mengumpulkan bukti untuk mengungkap kebenaran kasus ini.
Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara, terutama dalam program-program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik seperti pendidikan.
Ke depan, peningkatan pengawasan dan mekanisme pencegahan korupsi di sektor pendidikan menjadi krusial untuk memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien demi kemajuan pendidikan nasional.
